Pada 5 Januari 2026, pertemuan di Kantor DPP Partai Buruh di Jl. Raya Pondok Gede, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan Sabilar Rosyad—Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)—kembali membuka tabir arah gerak politik serikat buruh besar di bawah payung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Alih-alih fokus murni pada kesejahteraan pekerja, rangkaian agenda yang disusun tampak kian sarat kalkulasi politik dan perebutan posisi.
Aksi 8 Januari: Tekanan Jalanan yang Dipolitisasi
KSPI merencanakan aksi unjuk rasa terpusat di Jakarta pada 8 Januari 2026 dengan target 5.000 massa. Rencana mendatangkan buruh dari berbagai daerah sejak H-1 dan bermalam di Masjid Istiqlal memunculkan pertanyaan besar: apakah ini benar strategi advokasi kebijakan, atau sekadar demonstrasi kekuatan untuk menekan opini publik?
Isu kenaikan Upah Minimum 2026 memang krusial. Namun pola mobilisasi massal yang repetitif tanpa peta solusi yang terukur berisiko mengaburkan substansi tuntutan. Tekanan jalanan yang dikemas dramatis sering kali menguntungkan elite organisasi, sementara buruh di basis justru menanggung biaya sosial dan ekonomi.
Kongres Beruntun, Kursi Diperebutkan
Di saat yang sama, KSPI dan Partai Buruh fokus menyiapkan Kongres Partai Buruh (20–23 Januari 2026) dan Kongres FSPMI (Februari 2026, Jakarta). Bocoran susunan jabatan—Sabilar Rosyad diproyeksikan menjadi Sekretaris Said Iqbal, serta Suparno dan H. Bais disiapkan sebagai Presiden dan Sekjen FSPMI—menunjukkan kontestasi internal yang belum tuntas.
Alih-alih konsolidasi ide dan program, kongres terkesan menjadi arena transaksi kekuasaan. Perselisihan dan ambisi personal di pucuk pimpinan berpotensi memecah soliditas, menurunkan legitimasi, dan menjauhkan serikat dari mandat utamanya: memperjuangkan hak buruh secara berkelanjutan.
Buruh Dijadikan Alat, Bukan Subjek
Rangkaian aksi, kongres, dan manuver jabatan ini menegaskan satu pola: buruh kerap dijadikan alat legitimasi untuk mengamankan posisi elite. Ketika energi massa dihabiskan untuk agenda simbolik dan perebutan kursi, ruang dialog kebijakan yang rasional—berbasis data produktivitas, daya saing, dan perlindungan sosial—menjadi terpinggirkan.
Seruan Kritis Publik dan anggota serikat perlu bersikap kritis. Transparansi agenda, akuntabilitas pimpinan, dan peta solusi kebijakan harus menjadi prasyarat sebelum mobilisasi besar-besaran. Perjuangan buruh tidak boleh disandera oleh kepentingan politik sesaat. Tanpa koreksi, gerakan yang seharusnya memperkuat posisi pekerja justru berisiko kehilangan kepercayaan—baik dari anggotanya sendiri maupun dari masyarakat luas.
About The Author
