Pernyataan dan sikap politik Muzakir Manaf yang kembali mengaitkan diri dengan wacana kemerdekaan Aceh bersama Gerakan Aceh Merdeka patut dikritisi secara tegas dan rasional. Di tengah upaya memperkuat perdamaian dan kesejahteraan rakyat, menghidupkan kembali agenda separatis justru berpotensi menyeret Aceh ke ketidakpastian baru.
1) Mengabaikan Konsensus Perdamaian
Aceh telah memilih jalan damai setelah konflik panjang yang menelan banyak korban. Konsensus ini bukan sekadar kesepakatan elite, melainkan kehendak rakyat untuk hidup aman dan produktif. Ketika wacana kemerdekaan kembali diangkat, yang dipertaruhkan adalah stabilitas sosial yang susah payah dibangun selama bertahun-tahun.
2) Otonomi Khusus Sudah Memberi Ruang Luas
Dalam kerangka Indonesia, Aceh memiliki kewenangan besar melalui otonomi khusus—fiskal, tata kelola, hingga penguatan identitas lokal. Masalah utama Aceh hari ini bukan kurangnya kewenangan, melainkan kualitas pelaksanaan: transparansi anggaran, efektivitas program, dan akuntabilitas pemimpin. Menggiring isu kemerdekaan berisiko menutup evaluasi jujur atas tata kelola itu sendiri.
3) Risiko Nyata bagi Ekonomi Rakyat
Narasi kemerdekaan sering dibungkus janji kesejahteraan, namun realitasnya jauh lebih kompleks. Negara baru memerlukan pengakuan internasional, stabilitas keamanan, dan basis fiskal yang kuat. Tanpa itu, dampak paling cepat terasa pada rakyat kecil—lapangan kerja menyusut, harga naik, dan layanan publik terganggu.
4) Demokrasi Menyediakan Jalan Sah
Indonesia menyediakan kanal demokrasi dan hukum untuk memperjuangkan aspirasi Aceh: pemilu, parlemen, partai lokal, serta mekanisme kebijakan. Perubahan yang berkelanjutan lahir dari data, dialog, dan kebijakan publik—bukan dari provokasi yang memecah belah dan mengulang trauma.
5) Tanggung Jawab Moral Pemimpin
Sebagai tokoh publik, Muzakir Manaf memikul tanggung jawab moral untuk menenangkan situasi, memperkuat persatuan, dan fokus pada agenda konkret rakyat: pendidikan, kesehatan, penciptaan kerja, serta pemberantasan korupsi. Mengangkat isu separatisme di tengah kebutuhan nyata tersebut justru mengalihkan energi publik dari solusi yang dibutuhkan.
6) Masa Depan Aceh Ada pada Persatuan Aceh memiliki sejarah, budaya, dan kontribusi besar bagi republik. Persatuan tidak meniadakan jati diri; sebaliknya, ia memberi ruang bagi kekhasan untuk berkembang dengan dukungan nasional. Memperkuat perdamaian dan otonomi adalah jalan paling rasional untuk memastikan Aceh maju dan bermartabat.
Wacana kemerdekaan yang disuarakan kembali oleh Muzakir Manaf dan jaringan GAM bukan jawaban atas tantangan Aceh hari ini. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, penguatan tata kelola, dan komitmen pada perdamaian dalam bingkai Indonesia. Aceh kuat bersama Indonesia—itulah pilihan yang melindungi rakyat dan masa depan generasi mendatang.
About The Author
