
Banda Aceh, 12 Januari 2026 – Di saat Provinsi Aceh masih berjuang bangkit dari hantaman banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan infrastruktur serta kehidupan ribuan warga, sebuah kabar gembira datang dari Istana Negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyetujui agar Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tahun 2026 tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dengan keputusan ini, Aceh akan menerima dana penuh sekitar Rp 1,6–1,7 triliun—seperti alokasi tahun sebelumnya—tanpa pemotongan sedikit pun, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, lebih masif, dan lebih bermakna bagi seluruh rakyat Aceh.Keputusan bersejarah ini lahir dari rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Aula Serbaguna Pemerintah Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu (10/1/2026). Rapat yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (akrab disapa Dek Fadh), serta para bupati dan wali kota se-Aceh. Dalam momen krusial itu, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan permohonan langsung agar efisiensi anggaran yang sempat diterapkan bisa dikecualikan untuk Aceh, mengingat kondisi darurat pascabencana yang masih membutuhkan dukungan besar.Tak butuh waktu lama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui telepon. Respons Presiden begitu cepat dan penuh empati: beliau menyetujui pengembalian dana TKD secara penuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan konfirmasi langsung dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa keputusan ini adalah bentuk diskresi khusus dari Presiden demi mendukung percepatan pemulihan di provinsi paling barat Indonesia itu.Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah tak bisa menyembunyikan rasa syukur dan harunya. Dalam pernyataan yang penuh emosi, ia mengucapkan terima kasih secara terbuka. “Atas nama Pemerintah Aceh beserta 23 kabupaten/kota, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dasco dan rombongannya, Ketua Satgas, Pak Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, serta yang paling teristimewa kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terkasih,” ujar Fadhlullah dengan suara bergetar. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi angin segar luar biasa, karena memungkinkan pemerintah daerah fokus penuh pada pembangunan hunian tetap bagi korban, perbaikan jalan rusak parah, jembatan yang ambruk, irigasi pertanian yang lumpuh, serta revitalisasi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat bencana.Keputusan Presiden Prabowo ini bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan simbol kuat solidaritas nasional. Di tengah upaya efisiensi anggaran secara keseluruhan untuk menjaga stabilitas fiskal negara, Aceh diberi pengecualian karena kondisinya yang memang luar biasa. Langkah ini melengkapi berbagai inisiatif sebelumnya, seperti izin pemanfaatan kayu sisa banjir untuk bahan bangunan rekonstruksi yang telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar turun tangan membantu saudara-saudara di Aceh.Bagi masyarakat Aceh, berita ini seperti hembusan harapan baru. “Ini bukti bahwa Aceh bukanlah wilayah pinggiran, melainkan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Rasa nasionalisme kami semakin menguat karena merasakan kebersamaan sejati dari seluruh bangsa,” kata seorang warga korban banjir di Aceh Tamiang, salah satu daerah paling parah terdampak. Banyak warga lain menyatakan hal serupa: kepedulian pusat ini mampu meredam opini negatif yang mungkin muncul di media sosial, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Indonesia adalah rumah besar yang saling menjaga satu sama lain.Dengan dana TKD yang utuh ini, Pemerintah Aceh kini memiliki ruang gerak lebih lebar untuk mempercepat program-program prioritas. Mulai dari pembangunan hunian sementara yang layak hingga hunian tetap yang tahan bencana, rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM dan petani yang kehilangan mata pencaharian. Semua langkah ini diarahkan untuk membuat Aceh tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera.Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menegaskan: pemulihan Aceh adalah prioritas nasional. Keputusan Presiden Prabowo Subianto hari ini menjadi bukti nyata bahwa di balik setiap tantangan, ada tangan-tangan yang siap mengulurkan bantuan. Aceh akan bangkit—dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa persatuan yang semakin kokoh sebagai satu bangsa Indonesia. Mari kita dukung bersama perjuangan saudara-saudara kita di Serambi Mekah ini, karena ketika Aceh kuat, Indonesia semakin utuh!