Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru terus menuai perdebatan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran, bahkan menyebutnya sebagai “darurat hukum”. Namun di sisi lain, terdapat fakta dan konteks penting yang perlu disampaikan secara utuh kepada publik: KUHAP baru justru dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan perlindungan hak warga negara dalam sistem peradilan pidana.
Reformasi yang Tak Terelakkan
KUHAP lama telah berlaku lebih dari empat dekade dan disusun dalam konteks sosial, politik, serta teknologi yang sangat berbeda dengan kondisi Indonesia hari ini. Perubahan pola kejahatan, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan transparansi publik menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana yang lebih adaptif dan relevan.
KUHAP baru hadir sebagai bagian dari reformasi hukum nasional yang bertujuan:
Menyeragamkan prosedur penegakan hukum,
Mempercepat proses peradilan,
Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.
Penguatan Akuntabilitas Aparat
Salah satu narasi yang berkembang menyebut KUHAP baru memberi “kewenangan berlebihan” kepada aparat. Padahal, jika dicermati secara utuh, KUHAP baru justru memperjelas batas kewenangan aparat melalui pengaturan prosedural yang lebih rinci, termasuk soal penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.
Pengaturan ini penting untuk:
Menghindari multitafsir di lapangan,
Menutup celah prosedural yang selama ini sering dimanfaatkan untuk menggugurkan perkara,
Memberikan standar operasional yang sama bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.
Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Dalam praktik selama ini, banyak perkara pidana berlarut-larut akibat prosedur yang tidak jelas dan tumpang tindih. KUHAP baru menekankan efisiensi dan kepastian proses, sehingga masyarakat—baik korban maupun terlapor—tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
Bagi masyarakat kecil, kepastian prosedur ini justru menjadi perlindungan agar proses hukum tidak berlarut-larut dan membuka ruang negosiasi informal yang rawan penyalahgunaan.
Transisi Wajar dalam Reformasi Besar
Setiap reformasi hukum berskala besar tentu membutuhkan masa adaptasi. Dinamika awal dalam implementasi bukanlah indikasi kegagalan, melainkan fase transisi yang wajar dalam pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme evaluasi dan penyesuaian, termasuk melalui peraturan pelaksana dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum.
Alih-alih membangun ketakutan publik, yang dibutuhkan saat ini adalah pengawalan konstruktif, bukan penolakan total yang justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum lebih luas.
Negara Tidak Anti Kritik
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan KUHAP baru tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik atau mempersempit ruang demokrasi. Kritik tetap dijamin selama disampaikan sesuai koridor hukum. Justru dengan prosedur hukum yang lebih jelas, ruang perlindungan hukum bagi warga negara menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Membangun Kepercayaan pada Institusi
Kepercayaan publik terhadap sistem hukum tidak dibangun dengan narasi darurat dan ketakutan, melainkan dengan memberi ruang bagi sistem untuk bekerja, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan. KUHAP baru adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan publik yang rasional dan partisipatif.
Penutup
Di tengah berbagai tantangan nasional, Indonesia membutuhkan stabilitas hukum dan kepastian regulasi. KUHAP baru merupakan bagian dari upaya negara membangun sistem hukum yang lebih modern, tertib, dan adaptif. Kritik tentu sah, namun dukungan publik terhadap reformasi hukum juga menjadi kunci agar perubahan berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan nasional secara keseluruhan.
About The Author
