
Jakarta — Aksi demonstrasi mahasiswa kembali mewarnai sejumlah ruas jalan utama di berbagai kota pada pekan ini. Massa yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah turun ke jalan dengan membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi secara bergantian.
Aksi tersebut menyebabkan kemacetan panjang di beberapa titik. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif, sementara aktivitas ekonomi di sekitar lokasi demonstrasi dilaporkan ikut terdampak.
Siti Rahma (43), seorang pedagang makanan di kawasan aksi, mengaku omzetnya turun drastis.
“Biasanya jam makan siang ramai, tapi karena jalan ditutup, orang tidak bisa lewat,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari pekerja kantoran yang terlambat tiba di tempat kerja akibat kemacetan. Beberapa di antaranya menyebut situasi ini berulang setiap kali demonstrasi besar digelar di pusat kota.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa aksi turun ke jalan merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin undang-undang. Mereka menilai demonstrasi menjadi sarana penting untuk menyampaikan aspirasi ketika jalur dialog dinilai tidak efektif.
“Kami tidak berniat merugikan masyarakat. Tapi kalau suara kami tidak didengar, jalanan adalah ruang terakhir untuk menyampaikan tuntutan,” kata salah satu koordinator aksi.
Pengamat sosial dari Universitas Nasional, Dr. Rudi Hartono, menilai persoalan ini mencerminkan dilema klasik dalam sistem demokrasi.
“Demonstrasi sah secara hukum, tetapi perlu strategi agar tidak menimbulkan resistensi publik. Dukungan masyarakat justru bisa berkurang jika dampaknya terlalu besar,” jelasnya.
Ia menyarankan agar aksi ke depan lebih terkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengaturan lokasi serta waktu demonstrasi, agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu aktivitas umum secara berlebihan.
Aksi mahasiswa diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik demonstrasi serta memantau rekayasa lalu lintas yang diberlakukan sementara.