JAKARTA – Tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi besar gerakan buruh nasional. Sejumlah agenda strategis digelar secara beruntun, mulai dari Kongres VII Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rakernas Serikat Pekerja Nasional (SPN), hingga Rakornas dan Rakernas KSPSI.
Di balik penguatan organisasi dan agenda perjuangan revisi regulasi ketenagakerjaan, muncul pula dinamika internal antar-elit buruh yang berpotensi memengaruhi arah gerakan ke depan.
Kongres FSPMI 2026: Struktur Baru dan Perubahan Strategis
Kongres VII & Munas SPLP FSPMI yang digelar 9 Februari 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol menetapkan struktur kepemimpinan baru:
• Suparno, S.H – Presiden FSPMI terpilih
• Sabilar Rosyad – Sekretaris Jenderal FSPMI
• Supriyanto – Ketua PP SPLP FSPMI
Salah satu keputusan penting adalah perubahan nama organisasi dari SPL FSPMI menjadi SPLP FSPMI (Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan FSPMI).
Perubahan logo akan dibahas dalam Rakernas pertama periode 2026–2031, sementara nama dan logo lama tetap berlaku hingga berakhirnya SK kepengurusan sebelumnya.
Agenda Strategis 2026–2031
Kongres menetapkan sejumlah arah kebijakan utama:
• Penguatan ideologi dan kaderisasi
• Perlindungan hak buruh
• Pemberdayaan pekerja perempuan dan generasi muda
• Konsolidasi organisasi dan keuangan
• Penguatan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
• Dukungan terhadap Partai Buruh
• Pembahasan RUU Ketenagakerjaan pengganti UU Cipta Kerja
Hasil sidang kongres menjadi pedoman resmi DPP FSPMI selama lima tahun ke depan.
Rakernas SPN 2026: Bela Negara hingga Revisi UU
Sementara itu, Rakernas II Serikat Pekerja Nasional yang digelar 18 Januari 2026 di Balairung Jakarta menegaskan:
• Perjuangan hak buruh sebagai agenda utama
• Pelaksanaan program Bela Negara di bawah Kemhan
• Mendesak revisi UU Ketenagakerjaan
• Menuntut pencabutan UU Omnibus Law
SPN memperlihatkan sikap yang relatif tegas dalam isu regulasi ketenagakerjaan.
Rakornas KSPSI: Dinamika Internal dan Verifikasi Keanggotaan
Pada 12 Januari 2026, Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.
Agenda utama:
• Revisi UU Ketenagakerjaan
• Cabut UU Omnibus Law
• Sosialisasi verifikasi keanggotaan federasi
• Dinamika internal terkait bergabungnya Yoris dan Andi Gani ke kelompok Jumhur
Di internal KSPSI, terjadi pergeseran peta kekuatan yang memunculkan perdebatan terkait legitimasi dan konsolidasi federasi.
Friksi Elit Buruh: Perebutan Pengaruh dan Arah Gerakan
Di luar forum resmi, dinamika antar-elit buruh semakin terlihat. Perbedaan pandangan antara Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan dan Presiden KSPI Said Iqbal menjadi salah satu sorotan.
Sumber di lapangan menyebutkan terdapat ketidaksinkronan sikap dalam beberapa agenda strategis. Bahkan dalam sejumlah momentum, komunikasi antar-elite disebut tidak berjalan optimal.
Di sisi lain, kepemimpinan Suparno di FSPMI dinilai lebih sejalan dengan Said Iqbal, sementara figur H. Bais disebut memiliki basis massa kuat namun tidak memperoleh dukungan lintas federasi yang solid.
Perbedaan pendekatan juga tampak antara Jumhur Hidayat yang dinilai lebih pro-dialog dengan pemerintah dan Said Iqbal yang kerap mengambil posisi lebih politis dan konfrontatif.
Kesimpulan: Konsolidasi Kuat, Potensi Polarisasi Terbuka
Secara umum, gerakan buruh 2026 menunjukkan:
1. Konsolidasi organisasi yang semakin terstruktur
2. Agenda bersama: revisi UU Ketenagakerjaan dan pencabutan UU Cipta Kerja
3. Dukungan terbuka terhadap Partai Buruh
4. Dinamika internal yang berpotensi melahirkan friksi lanjutan
Tahun 2026 menjadi titik krusial bagi gerakan buruh Indonesia. Di satu sisi, agenda perjuangan regulasi semakin solid. Di sisi lain, persaingan pengaruh antar-elit dapat menjadi faktor penentu arah konsolidasi atau justru membuka ruang polarisasi yang lebih dalam.
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing federasi menjaga soliditas internal sekaligus membangun komunikasi lintas organisasi.
About The Author
