Jakarta — Aksi unjuk rasa dan diskusi publik yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai kritik mahasiswa penting bagi demokrasi, namun narasi yang dibangun dianggap terlalu pesimistis dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan nasional, mulai dari kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, mahalnya biaya kuliah, hingga minimnya dukungan terhadap riset. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pendidikan yang adil dan merata.
Namun sejumlah pengamat pendidikan menilai penggunaan istilah “gelap gulita” terlalu ekstrem dan tidak mencerminkan kondisi pendidikan Indonesia secara menyeluruh.
Pengamat kebijakan pendidikan, Arif Nugroho, menyebut kritik mahasiswa sah dalam sistem demokrasi, tetapi framing krisis total dapat menimbulkan efek negatif.
“Masalah pendidikan memang nyata, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa akses pendidikan meningkat signifikan, program beasiswa diperluas, serta digitalisasi pembelajaran mulai menjangkau banyak sekolah,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan angka partisipasi pendidikan menengah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi Indonesia mulai masuk dalam peringkat global dan memperkuat kolaborasi riset internasional.
Meski demikian, Arif mengakui masih banyak pekerjaan rumah, terutama terkait pemerataan kualitas guru, infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, kritik mahasiswa akan lebih efektif jika diikuti dengan gagasan solusi yang konkret.
“Mahasiswa seharusnya tidak hanya menyoroti kegagalan, tetapi juga mendorong arah reformasi pendidikan, seperti peningkatan kualitas tenaga pengajar, penguatan riset, dan tata kelola pendidikan yang transparan,” katanya.
Perdebatan mengenai kondisi pendidikan Indonesia pun terus berlangsung di ruang publik. Sebagian mendukung aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah, sementara yang lain menilai narasi krisis total justru berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, satu hal disepakati: pendidikan Indonesia masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan. Namun apakah kondisinya benar-benar “gelap gulita” atau sedang berada dalam fase transisi menuju perubahan, masih menjadi pertanyaan yang diperdebatkan.
About The Author
