
Yogyakarta — Gelombang kritik mahasiswa kembali mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melontarkan sejumlah pernyataan keras terkait tekanan terhadap gerakan kampus. Namun, alih-alih menuai simpati luas, sebagian publik justru mempertanyakan konsistensi narasi yang dibangun.
Di berbagai platform media sosial, pernyataan BEM UGM tentang dugaan pembungkaman dinilai kontradiktif dengan intensitas kemunculan mereka di ruang publik. Sejumlah warganet menilai, jika benar terjadi pembatasan, maka ruang ekspresi mahasiswa seharusnya menyempit, bukan justru semakin dominan dalam diskursus nasional.
Pengamat komunikasi politik menilai fenomena ini mencerminkan pergeseran pola gerakan mahasiswa modern. “Mahasiswa kini tidak hanya bergerak di jalan atau forum ilmiah, tetapi juga di arena framing opini publik. Tantangannya adalah menjaga akurasi data agar kritik tidak berubah menjadi sekadar narasi emosional,” ujarnya.
Kampus selama ini dipandang sebagai ruang intelektual yang menjunjung argumentasi berbasis riset dan etika akademik. Karena itu, kritik tanpa bukti yang kuat, tudingan yang tidak terverifikasi, serta opini yang tidak disertai data dinilai berpotensi menurunkan kualitas diskursus mahasiswa sendiri.
Sejumlah alumni juga mengingatkan bahwa kekuatan gerakan mahasiswa bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada kredibilitas argumentasi. “Mahasiswa dipercaya publik karena rasionalitasnya. Ketika kritik berubah menjadi drama politik atau playing victim, kepercayaan itu bisa terkikis,” kata seorang dosen senior UGM.
Meski demikian, sebagian pihak tetap menilai kritik mahasiswa merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun mereka menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi tanggung jawab atas dampak kata-kata yang disampaikan.
Perdebatan mengenai peran BEM pun kini berkembang lebih luas: apakah mahasiswa masih menjadi penjaga nalar publik, atau justru ikut terjebak dalam pertarungan narasi politik yang sarat emosi.
Diskursus ini menunjukkan satu hal: publik tidak anti kritik, tetapi semakin menuntut konsistensi, data, dan integritas dari setiap suara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.