
Jakarta – Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026) sore. Aksi tersebut berisi penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam skema misi perdamaian internasional yang disebut sebagai bagian dari Board of Peace (BoP).
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi, mulai dari bendera Palestina, poster, hingga spanduk berisi tuntutan politik. Di pagar depan Gedung DPR RI terlihat spanduk bertuliskan “Tolak BOP dan ART” serta “Tolak Pengiriman TNI ke Gaza”.
Selain itu, sejumlah peserta aksi juga mengangkat poster bertuliskan “No Troops For Gaza”, “Stop War Stop Imperialism Stop Violence”, serta “Resist U.S Imperialism”. Beberapa poster bahkan menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan “Make Love Not War”.
Sorotan terhadap Narasi Aksi
Aksi tersebut menimbulkan perhatian publik karena narasi yang dibawa tidak hanya menolak pengiriman TNI ke Gaza, tetapi juga menyerukan penolakan terhadap kerja sama strategis Indonesia dengan Amerika Serikat.
Beberapa spanduk dan poster yang dibawa massa secara terbuka mengkritik peran Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah serta menolak skema kerja sama internasional yang dianggap berada di bawah pengaruh Washington.
Sejumlah pengamat menilai narasi yang berkembang dalam aksi tersebut berpotensi menggeser isu kemanusiaan Palestina menjadi agenda politik yang lebih luas.
Dugaan Keterlibatan Jaringan Eks HTI
Selain itu, muncul pula sorotan terhadap kemungkinan keterlibatan jaringan eks simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia dalam mobilisasi aksi tersebut.
HTI sendiri merupakan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah Indonesia sejak 2017 karena dinilai bertentangan dengan ideologi negara dan konstitusi.
Beberapa pengamat menilai pola mobilisasi isu internasional seperti Palestina kerap digunakan oleh jaringan ideologis tertentu untuk membangun opini publik dan memobilisasi massa.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa pihak utama yang mengorganisir aksi tersebut.
Polemik Misi Perdamaian
Wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza sendiri menjadi perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai kehadiran pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dapat menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap perlindungan warga sipil di wilayah konflik.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah koordinasi United Nations, dengan pasukan TNI yang telah bertugas di berbagai wilayah konflik seperti Lebanon dan Afrika.
Namun di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat menilai keterlibatan pasukan Indonesia dalam konflik di Timur Tengah berpotensi menyeret Indonesia ke dalam dinamika geopolitik global yang lebih kompleks.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan internasional, tetapi juga memiliki dampak politik yang signifikan di dalam negeri.
Situasi ini diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik seiring berkembangnya wacana kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik di Gaza.