Surabaya – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh BEM SI Wilayah Jawa Timur di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, kembali menyita perhatian publik. Massa mahasiswa turun ke jalan menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Namun di balik semangat idealisme tersebut, muncul sejumlah pertanyaan kritis dari berbagai kalangan masyarakat. Apakah aksi demonstrasi ini benar-benar menjadi jalan paling efektif dalam memperjuangkan aspirasi? Ataukah justru berpotensi memperkeruh suasana tanpa menawarkan solusi yang konkret?
Kritik Tanpa Rincian Solusi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan daerah maupun nasional. Meski kritik merupakan bagian sah dari demokrasi, sebagian pengamat menilai bahwa narasi yang dibangun cenderung normatif dan belum disertai peta solusi yang terukur.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Namun perubahan tidak cukup hanya dengan tekanan jalanan. Dibutuhkan kajian akademik, dialog terbuka, dan formulasi kebijakan alternatif,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Surabaya.
Tanpa tawaran solusi yang jelas, aksi dikhawatirkan hanya menjadi simbolik dan tidak menghasilkan perubahan substansial.
Ruang Dialog Masih Terbuka
Sejumlah pihak di lingkungan legislatif menyatakan bahwa ruang audiensi dan dialog sebenarnya tetap tersedia. DPRD Provinsi Jawa Timur disebut membuka mekanisme resmi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui forum diskusi, rapat dengar pendapat, maupun kajian bersama.
Jika jalur komunikasi masih memungkinkan, sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi aksi massa yang berpotensi mengganggu aktivitas publik di kawasan sekitar.
Menjaga Independensi Gerakan Mahasiswa
Isu lain yang mengemuka adalah pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa. Di tengah dinamika politik nasional dan daerah, gerakan mahasiswa rentan ditarik ke dalam kepentingan tertentu.
Publik berharap mahasiswa tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang objektif, bukan menjadi alat tekanan yang sarat muatan politis.
Demokrasi Butuh Argumentasi, Bukan Sekadar Demonstrasi
Demonstrasi adalah hak konstitusional. Namun demokrasi yang matang menuntut lebih dari sekadar mobilisasi massa. Argumentasi berbasis data, kajian ilmiah, serta solusi alternatif akan jauh lebih berdampak dalam mempengaruhi kebijakan publik.
Aksi di depan DPRD Jatim menjadi pengingat bahwa kritik memang perlu, tetapi kedewasaan dalam menyampaikan kritik jauh lebih penting. Masyarakat tentu berharap setiap gerakan mahasiswa tidak hanya lantang bersuara, tetapi juga kuat dalam substansi dan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan.
About The Author
