Jakarta – Konsolidasi gerakan mahasiswa kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tengah mematangkan rencana aksi nasional bertajuk “Gelap Gulita Dunia Pendidikan”. Namun di balik persiapan tersebut, muncul nada kekecewaan terhadap aparat kepolisian yang dinilai sulit diajak komunikasi.
Muhammad Ikram, Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Aceh sekaligus Korpus BEM SI Kerakyatan, menyampaikan bahwa konsolidasi lintas elemen mahasiswa sedang berlangsung di Jakarta. Sejumlah organisasi mahasiswa seperti BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, hingga BEM Nusantara disebut berpotensi terlibat dalam agenda bersama.
“Kami ingin isu yang diangkat benar-benar aspirasi mahasiswa, bukan agenda titipan,” ujarnya dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kekecewaan terhadap Polri
Dalam pernyataannya, Ikram menyoroti komunikasi dengan pejabat kepolisian yang menurutnya tidak lagi responsif. Ia mengaku sebelumnya mahasiswa kerap diminta membantu mereduksi aksi atau membuat narasi dukungan, namun ketika mahasiswa membutuhkan ruang dialog, komunikasi dinilai tertutup.
“Kami berupaya menjalin komunikasi, termasuk ke pejabat tinggi Polri, tapi tidak ada respons,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan, mengingat dinamika aksi mahasiswa pada 2025 yang sempat berujung kericuhan di beberapa titik. Ikram menilai ke depan diperlukan pola komunikasi yang lebih terbuka agar potensi gesekan di lapangan dapat diminimalisir.
Mitigasi: Jangan Terpusat di Jakarta
Meski konsolidasi nasional tengah digodok, muncul harapan agar aksi tidak tersentral di Jakarta dengan pengerahan massa besar. Sejumlah pihak menilai pendekatan audiensi dan dialog langsung dengan kementerian terkait justru lebih strategis dan efektif.
Isu yang akan diangkat mahasiswa antara lain persoalan pendidikan, koperasi, hingga reformasi institusi. Karena itu, jalur komunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, maupun kementerian terkait lainnya dinilai menjadi langkah mitigasi yang konstruktif.
Pengamat gerakan mahasiswa menyebut pola aksi terdesentralisasi di daerah masing-masing bisa menjadi opsi untuk mencegah penumpukan massa besar di ibu kota yang berpotensi memicu gangguan ketertiban umum.
“Kalau substansi bisa dibahas melalui audiensi resmi, tentu itu lebih elegan dan mengurangi risiko gesekan,” ujar salah satu sumber yang mengikuti dinamika konsolidasi.
Belajar dari Aksi 2025
Mahasiswa juga mengakui perlunya evaluasi dari aksi Agustus 2025 yang berujung ricuh. Ke depan, mereka menyatakan ingin menjaga agar agenda tidak disusupi kepentingan eksternal.
Langkah mitigasi melalui komunikasi intensif dan dialog dinilai sebagai jalan tengah agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa memicu eskalasi.
Dengan konsolidasi yang masih berlangsung, publik kini menanti apakah gerakan mahasiswa akan memilih mobilisasi besar di Jakarta atau mengedepankan jalur audiensi dan diplomasi kebijakan.
About The Author
