Jakarta – Sejumlah elemen mahasiswa menggelar Konsolidasi Darurat Reformasi Polri & Represifitas Aparat pada Jumat malam (21/2/2026) pukul 21.00 WIB di kawasan Universitas YARSI, Jakarta. Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dugaan tindakan represif aparat serta dinilai mandeknya agenda reformasi di tubuh kepolisian.
Dalam seruan yang beredar, panitia menyebut konsolidasi ini sebagai ruang diskusi dan penyamaan persepsi terkait penguatan pengawasan terhadap institusi kepolisian.
“Ketika kita diam, pola yang sama akan terus berulang,” demikian bunyi pernyataan dalam ajakan konsolidasi tersebut.
Reformasi Polri Kembali Jadi Sorotan
Isu reformasi kepolisian sejatinya telah menjadi agenda nasional sejak pemisahan Polri dari TNI pada era reformasi. Namun, berbagai peristiwa yang melibatkan dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil kembali memicu pertanyaan publik tentang efektivitas pengawasan internal.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menilai perlu adanya:
• Penguatan mekanisme pengawasan eksternal
• Transparansi dalam setiap penanganan kasus penggunaan kekuatan
• Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) aparat
Beberapa peserta juga mendorong wacana penguatan kontrol sipil melalui supervisi yang lebih terstruktur di bawah koordinasi lembaga negara atau kementerian terkait, guna menciptakan sistem checks and balances yang lebih kuat.
Bukan Anti-Institusi, Tapi Dorong Akuntabilitas
Sejumlah inisiator konsolidasi menegaskan bahwa agenda ini bukan bentuk penolakan terhadap institusi kepolisian, melainkan dorongan agar reformasi berjalan lebih konkret.
“Institusi yang kuat justru lahir dari pengawasan yang kuat,” ujar salah satu peserta diskusi.
Mereka menilai, tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat tergerus.
Respons dan Tantangan ke Depan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kegiatan konsolidasi tersebut. Namun, wacana reformasi dan penguatan pengawasan terhadap Polri diperkirakan akan terus menjadi topik diskusi publik dalam waktu dekat.
Pengamat kebijakan publik menilai, tantangan utama bukan hanya pada perubahan regulasi, tetapi juga pada konsistensi implementasi serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
About The Author
