Rencana aksi demonstrasi bertajuk “Reformasi Indonesia” yang dikonsolidasikan secara nasional oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui pertemuan daring memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai mobilisasi mahasiswa merupakan bagian dari tradisi demokrasi, sementara lainnya mempertanyakan efektivitas aksi jalanan sebagai solusi atas persoalan bangsa.
Konsolidasi yang dilakukan melalui Zoom Meeting tersebut disebut sebagai upaya menyatukan sikap mahasiswa di berbagai daerah untuk merespons isu ekonomi, kebijakan publik, serta kondisi sosial-politik nasional. Dalam forum itu, mahasiswa dikabarkan membahas strategi penyampaian aspirasi hingga kemungkinan aksi serentak di sejumlah kota.
Namun, rencana tersebut tidak luput dari kritik. Sejumlah pengamat menilai aksi demonstrasi skala besar berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari kemacetan hingga ketidakpastian ruang publik. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana aksi massa mampu menghasilkan perubahan kebijakan konkret.
“Demonstrasi memang hak konstitusional, tetapi efektivitasnya bergantung pada kejelasan tuntutan dan solusi yang ditawarkan,” ujar seorang analis kebijakan publik. Ia menambahkan bahwa gerakan mahasiswa dinilai akan lebih berdampak jika diiringi kajian akademis, dialog kebijakan, serta advokasi berkelanjutan.
Di sisi lain, pendukung gerakan mahasiswa menilai aksi turun ke jalan tetap relevan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Mereka berpendapat bahwa sejarah perubahan di Indonesia tidak lepas dari tekanan publik yang disuarakan melalui mobilisasi massa.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa posisi mahasiswa dalam demokrasi masih menjadi ruang tarik-menarik antara idealisme gerakan sosial dan kebutuhan stabilitas publik. Ke depan, publik menunggu apakah aksi yang direncanakan akan mampu menghadirkan gagasan konstruktif, atau justru memperpanjang polarisasi di ruang politik nasional.
About The Author
