Banda Aceh, 12 Januari 2026 – Di tengah upaya nasional untuk memulihkan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan perhatian mendalam dengan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas mengizinkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana untuk mempercepat proses rekonstruksi, menegaskan bahwa prioritas utama adalah kesejahteraan warga Aceh sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.Dalam rapat koordinasi pemulihan pasca-bencana yang digelar di Aula Serbaguna Pemerintah Aceh pada Sabtu (10/1/2026), Tito Karnavian menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap langkah penanganan bencana berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kami memberikan kewenangan penuh kepada bupati dan wali kota untuk mengelola kayu sisa banjir ini, selama tujuannya jelas untuk keperluan mendesak masyarakat,” ujar Tito. Langkah ini tidak hanya mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban, tetapi juga mendukung perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan darurat dan fasilitas publik yang rusak.Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, serta para bupati dan wali kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Diskusi mendalam ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah, di mana Kemendagri berjanji untuk segera melakukan kajian regulasi guna memberikan payung hukum yang kuat. Hal ini memastikan bahwa para kepala daerah dapat fokus membantu masyarakat tanpa khawatir akan hambatan administratif, sehingga proses pemulihan berjalan lancar dan transparan.Bencana hidrometeorologi yang terjadi baru-baru ini memang meninggalkan dampak signifikan, termasuk tumpukan kayu gelondongan di wilayah seperti Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Namun, pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk inovasi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan material alami yang tersedia, upaya rekonstruksi tidak hanya lebih efisien secara biaya, tetapi juga ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat Aceh terhadap bencana di masa depan.Komitmen pemerintah ini turut disambut positif oleh masyarakat Aceh, yang semakin mempererat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. “Ini bukti bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh, membantu kami bangkit lebih kuat sebagai bagian dari NKRI,” kata salah seorang warga terdampak di Aceh Tamiang. Selain izin pemanfaatan kayu, pemerintah juga telah mengalokasikan bantuan logistik, tim medis, dan dana darurat untuk mendukung evakuasi dan rehabilitasi, menunjukkan pendekatan holistik dalam penanganan bencana.Dengan langkah-langkah proaktif ini, pemerintah berharap dapat meredam spekulasi negatif yang mungkin muncul di tengah situasi sulit, dan justru membangun narasi positif tentang solidaritas nasional. Pemulihan Aceh bukan hanya tanggung jawab daerah, melainkan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan provinsi ujung barat ini kembali bangkit dengan semangat kebersamaan. Pemerintah optimistis, dalam waktu singkat, Aceh akan pulih sepenuhnya, memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.
About The Author
