Jakarta — Gelombang ketegangan pasca Kongres VII FSPMI pada 9 Februari 2026 mulai menunjukkan dampak politik yang lebih luas. Informasi yang beredar di internal Serikat Pekerja Elektrik Elektronik (SPEE) menyebutkan sekitar 53 ribu anggota siap menarik diri dari Partai Buruh.
Langkah ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan. Sejumlah pengurus SPEE di tingkat pusat dan daerah disebut telah menyatakan keluar secara terbuka dari struktur partai. Bahkan beberapa di antaranya menjabat sebagai pimpinan exco Partai Buruh di wilayah masing-masing.
Imbas Langsung Kongres FSPMI
Sumber internal SPEE menyebut, keputusan tersebut dipicu oleh dinamika dalam Kongres FSPMI yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan sebagian basis sektor elektronik. Kongres tersebut menetapkan kepemimpinan baru FSPMI, namun kubu rival menyatakan keberatan atas mekanisme dan prosesnya.
Nama Said Iqbal, yang memiliki posisi strategis baik di Partai Buruh maupun dalam jaringan konfederasi serikat, menjadi sorotan dalam dinamika ini. Beberapa kader menilai terdapat keberpihakan politik dalam proses kongres yang berdampak pada rasa ketidakpuasan di internal sektor tertentu.
“Kami melihat ada arah politik yang semakin menguat, sementara aspirasi sebagian basis tidak sepenuhnya terakomodasi,” ujar seorang pengurus SPEE yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ancaman Iuran dan Gugatan Hukum
Isu pengunduran diri tidak berdiri sendiri. Sumber yang sama menyebut ada wacana penghentian pembayaran iuran organisasi sebagai bentuk tekanan internal. Jika benar terjadi, langkah ini berpotensi memengaruhi stabilitas finansial dan konsolidasi organisasi.
Selain itu, kubu yang tidak menerima hasil kongres disebut tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menggugat keputusan Kongres FSPMI. Gugatan tersebut diproyeksikan menyasar aspek prosedural dan legitimasi hasil sidang.
Dampak Politik dan Fragmentasi
Pengamat hubungan industrial menilai, jika eksodus benar terjadi dalam skala besar, implikasinya tidak hanya pada FSPMI, tetapi juga pada struktur politik Partai Buruh yang selama ini bertumpu pada dukungan basis serikat.
“Partai Buruh memiliki relasi organik dengan serikat pekerja. Jika salah satu federasi besar mengalami friksi serius, itu otomatis berdampak pada peta dukungan politik,” ujar seorang analis perburuhan di Jakarta.
Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan Partai Buruh maupun dari Said Iqbal terkait kabar pengunduran diri massal tersebut. Ketidakjelasan sikap resmi ini justru memunculkan spekulasi bahwa proses konsolidasi internal masih berlangsung di balik layar.
Ujian Kepemimpinan dan Arah Gerakan
Situasi ini menjadi ujian serius bagi soliditas gerakan buruh nasional menjelang agenda ketenagakerjaan 2026. Jika tidak segera dikelola melalui dialog terbuka dan rekonsiliasi, potensi fragmentasi dapat melemahkan daya tawar kolektif.
Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah dinamika ini sekadar gesekan pasca-kongres yang akan mereda seiring waktu, atau justru awal dari pergeseran besar dalam peta kekuatan buruh dan politik perburuhan di Indonesia?
Perkembangan beberapa minggu ke depan akan menentukan arah jawabannya
About The Author
