Belakangan ini kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ramai disuarakan oleh sebagian aktivis kampus. Salah satu yang paling disorot datang dari pernyataan Tiyo dari BEM UGM yang menyebut program tersebut sarat kepentingan politik.
Pernyataan itu langsung menyulut perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan motif di balik narasi tersebut.
Sebab pertanyaannya sebenarnya cukup sederhana.
Ketika negara mencoba menjalankan program untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah — terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu — mengapa justru ada pihak yang paling keras menyerangnya?
Mengkritik kebijakan tentu sah dalam demokrasi. Bahkan pengawasan publik terhadap anggaran dan implementasi program memang sangat diperlukan. Namun kritik yang hanya berhenti pada tuduhan politisasi tanpa menawarkan solusi konkret justru berisiko menciptakan sinisme baru di masyarakat.
Di ruang-ruang diskusi kampus, menyebut program pemerintah sebagai proyek politik mungkin terdengar tajam dan idealis. Narasi semacam itu mudah memancing perhatian, cepat viral di media sosial, dan sering mendapat tepuk tangan di forum-forum aktivisme.
Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu.
Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait gizi anak. Stunting, kekurangan nutrisi, serta ketimpangan akses makanan sehat masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Dalam konteks itu, program seperti Makan Bergizi Gratis hadir sebagai upaya untuk menjawab persoalan yang sudah berlangsung lama.
Program ini tentu bukan tanpa kekurangan. Transparansi anggaran harus diawasi. Distribusi harus tepat sasaran. Mekanisme pelaksanaan harus terus diperbaiki.
Namun jika kritik hanya dibangun dalam bentuk narasi yang menjatuhkan tanpa menawarkan jalan keluar, maka yang tercipta bukanlah diskusi kebijakan yang sehat, melainkan sekadar kompetisi retorika.
Ironisnya, dalam situasi seperti ini, perdebatan sering kali lebih banyak berkisar pada siapa yang paling keras mengkritik, bukan pada bagaimana memastikan program tersebut benar-benar berjalan baik di lapangan.
Mahasiswa selama ini dikenal sebagai agen perubahan dan penjaga nurani publik. Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa sering menjadi motor koreksi terhadap kekuasaan.
Namun peran itu seharusnya tidak berhenti pada sikap sinis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kritik yang kuat seharusnya juga disertai gagasan yang lebih kuat.
Karena pada akhirnya, perut anak-anak Indonesia tidak akan kenyang oleh perdebatan politik.
Yang mereka butuhkan bukan sekadar narasi.
Mereka membutuhkan solusi nyata.
About The Author
