Seruan aksi bertajuk “Reset Indonesia” kembali digaungkan di berbagai ruang publik dan media sosial. Sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan negara, khususnya di sektor pendidikan, kesejahteraan guru, dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Namun di balik gaung slogan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah gerakan ini benar menawarkan solusi konkret, atau sekadar mengulang pola lama aksi simbolik tanpa arah kebijakan yang jelas?
Isu pendidikan menjadi salah satu tuntutan utama. Seruan pendidikan gratis kembali diangkat, tetapi belum disertai penjelasan rinci mengenai model pembiayaan, mekanisme implementasi, maupun jaminan mutu. Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa pendidikan gratis bukan sekadar persoalan niat politik, melainkan membutuhkan desain fiskal yang matang agar tidak justru menurunkan kualitas layanan.
Hal serupa terjadi pada isu guru honorer yang kerap dijadikan simbol perjuangan. Desakan peningkatan kesejahteraan memang terus disuarakan, namun solusi yang muncul sering kali terbatas pada tekanan politik jangka pendek. Tanpa reformasi sistem rekrutmen, penggajian, dan distribusi tenaga pendidik, perbaikan kesejahteraan guru berisiko hanya menjadi janji yang berulang di setiap momentum aksi.
Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan negara dan aparat merupakan bagian sah dalam demokrasi. Akan tetapi, sebagian pihak mengingatkan bahwa narasi yang menggambarkan seluruh institusi sebagai rusak total dapat berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap negara. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang ketidakstabilan yang justru merugikan masyarakat luas.
Pengamat politik menilai bahwa membangun sistem pendidikan nasional dan tata kelola negara tidak bisa dilakukan melalui slogan semata. Dibutuhkan kerja panjang berbasis data, kebijakan yang terukur, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Seruan “Reset Indonesia” pada akhirnya menjadi pengingat bahwa perubahan tidak hanya membutuhkan keberanian mengkritik, tetapi juga kemampuan menawarkan solusi yang dapat dijalankan. Tanpa itu, aksi berisiko berhenti pada simbolisme, sementara tantangan struktural tetap belum tersentuh.
About The Author
